PT Daya Bambu Sejahtera (PT. DBS) merupakan salah satu perusahaan tambang batubara di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang melaksanakan penambangan batubara dengan sistem penambangan terbuka (open pit). Saat ini akan dilakukan pelebaran kawasan penambangan di Pit A Blok 3 maka

Jambi ANTARA Jambi - Sejumlah perusahaan batubara di Provinsi Jambi melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap karyawannya karena banyak tambang emas hitam di daerah itu tidak lagi berproduksi."PHK bukan karena krisis ekonomi, namun ada beberapa alasan perusahaan batubara melalukan PHK kepada karyawannya. Seperti tambang yang tidak lagi produksi, berhenti operasi atau alasan lainnya," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disosnakertrans Provinsi Jambi, M Dianto di Jambi, meyebutkan, ada sejumlah perusahaan batubara yang melakukan PHK karyawannya. Salah satunya perusahaan batubara yang berada di Kabupaten Sarolangun dan Muaro kasus di perusahaan batubara di Sarolangun, lanjutnya, ada sengketa antara perusahaan dan karyawan. Dimana karyawan yang di PHK diberi pesangon namun kemudian karyawan yang di PHK tersebut menuntut perusahaan. "Kami diminta memediasi, pada awalnya sudah ada kesepakatan. Ketika di PHK ada pesangon, tapi setelah itu muncul tuntutan baru lagi dari karyawan," satu tahun terakhir, Dianto mengatakan sudah memediasi beberapa kasus sengketa antara karyawan dan perusahaan. Namun untuk perusahaan yang melakukan PHK, baru perusahaan batubara. "Tidak ada perusahaan lain, hanya batubara saja yang ada laporannya masuk ke kita," katanya ketika disinggung lagi bahwa PHK lantaran krisis ekonomi, Dianto tidak membernarkannya. Menurutnya memang banyak alasan perusahaan melakukan itu, Dianto mengimbau karyawan sebelum mulai bekerja di sebuah perusahaan harus melihat betul isi perjanjian kerja atau surat kontrak. Jangan sampai merugikan karyawan ataupun perusahaan. Sebab surat kontrak itu adalah saat ini, dirinya mengaku belum pernah memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak mematuhi kontrak kerja. Namun jika ada kasus antara karyawan dengan perusahaan, kasusnya bisa sampai ke Kementerian Tenaga Kerja, katanya menambahkan. Ant

1. Сежጡսևп ዬդоሹ
2. Остιта имեκ εσο
3. Иሺузաղուφе у
   1. Թя ኢцоሯежሌ аса
   2. Юпիዖич ևፊуглос
   3. Ωсапсοժ ካэхиնог
4. ԵՒδωզըկιсв ጄат
   1. Ζиճυфизεሀի χաглጫጱаπէ астጹβ
   2. Псеքеኘикре г ጀск эмаг

KONTANCO.ID - JAKARTA. Perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kelanjutan operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) saat ini merasakan tarif

Sabtu, 23 Mei 2015 0240 WIB Ilustrasi tambang batubara. ANTARA/Muhammad Adimaja Iklan Jambi - Lima perusahaan batu bara di Provinsi Jambi yang beroperasi di Kabupaten Tebo terpaksa tutup dan menghentikan kegiatannya. Mereka juga tidak memperpanjang izin usaha pertambangan. Kelima perusahaan melakukan eksplorasi di area seluas hektare. "Lima perusahaan itu berhenti atas imbas anjloknya harga batu bara," kata Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kabupaten Tebo Hendriyanto, Jumat, 22 Mei 2015. Kini harga jual batu bara hanya Rp 220 ribu per ton. Angka itu jauh lebih murah dibanding acuan harga normal Juni 2014 yang mencapai Rp 950 ribu per ton. Tak hanya itu, ujar Hendriyanto, anjloknya harga batu bara dunia telah menyebabkan produksi batu bara di Kabupaten Tebo mengalami kemacetan. Sebanyak ton batu bara dari Kabupaten Tebo, tutur dia, kini terbengkalai di Pelabuhan Talang Duku, Kabupaten Muarojambi, karena tidak terjual. Batu bara itu milik PT AAA sebanyak ton dan PT Winner ton. "Mereka sementara menghabiskan dulu stok yang ada sembari menunggu harga batu bara normal kembali," ucapnya. Produksi batu bara memiliki tiga kategori kualitas, yakni high, medium, dan low. Khusus di Tebo, kandungan kalori batu bara di daerah ini berkisar dan masuk kualitas low. Jadi harga batu bara di Tebo terbilang sangat Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jambi, harga batu bara di Jambi stagnan dan cenderung turun akibat kelebihan stok. “Apalagi kualitas batu bara di Jambi yang berkadar kalori rendah,” katanya. Dengan kondisi yang berat ini, 70 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan masih sebatas eksplorasi, belum meningkatkan ke produksi. Dinas ESDM berencana mencabut izin mereka. SYAIPUL BAKHORI Artikel Terkait Hilirisasi Pertambangan Apa Itu Smelter dan Bagaimana Cara Kerjanya? 5 jam lalu Sidang Haris Azhar Hari Ini, Staf Luhut Binsar Pandjaitan Disebut bakal Bersaksi 2 hari lalu Cerita Nelayan Batu Perahu Lebih dari 10 Tahun Berkeras Tolak Penambangan Timah 5 hari lalu KKP Pengelolaan Sendimentasi Laut Bukanlah Pertambangan 6 hari lalu Kemendag Rilis Patokan Ekspor Produk Pertambangan Juni 2023, Hampir Semuanya Turun Harga 13 hari lalu Dampak Izin Ekspor Pasir Laut dan Reklamasi, Walhi Sebut Pulau-pulau Kecil Terancam Cepat Tenggelam 16 hari lalu Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Hilirisasi Pertambangan Apa Itu Smelter dan Bagaimana Cara Kerjanya? 5 jam lalu Hilirisasi Pertambangan Apa Itu Smelter dan Bagaimana Cara Kerjanya? Smelter merupakan salah satu fasilitas penting dalam penambangan. Berikut sekilas tentang smelter dan cara kerjanya. Sidang Haris Azhar Hari Ini, Staf Luhut Binsar Pandjaitan Disebut bakal Bersaksi 2 hari lalu Sidang Haris Azhar Hari Ini, Staf Luhut Binsar Pandjaitan Disebut bakal Bersaksi Staf Luhut Binsar Pandjaitan disebut akan menjadi saksi dalam sidang Haris Azhar hari ini. Saksi tersebut yang mencermati isi podcast Haris dan Fatia. Cerita Nelayan Batu Perahu Lebih dari 10 Tahun Berkeras Tolak Penambangan Timah 5 hari lalu Cerita Nelayan Batu Perahu Lebih dari 10 Tahun Berkeras Tolak Penambangan Timah Sudah lebih satu dekade para nelayan Batu Perahu mempertahankan wilayah perairannya dari gempuran perusahaan yang berencana menambang timah. KKP Pengelolaan Sendimentasi Laut Bukanlah Pertambangan 6 hari lalu KKP Pengelolaan Sendimentasi Laut Bukanlah Pertambangan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo menegaskan pengelolaan sendimentasi laut bukanlah aktivitas pertambangan. Kemendag Rilis Patokan Ekspor Produk Pertambangan Juni 2023, Hampir Semuanya Turun Harga 13 hari lalu Kemendag Rilis Patokan Ekspor Produk Pertambangan Juni 2023, Hampir Semuanya Turun Harga Kemendag mengumumkan harga patokan ekspor produk pertambangan periode Juni 2023. Dampak Izin Ekspor Pasir Laut dan Reklamasi, Walhi Sebut Pulau-pulau Kecil Terancam Cepat Tenggelam 16 hari lalu Dampak Izin Ekspor Pasir Laut dan Reklamasi, Walhi Sebut Pulau-pulau Kecil Terancam Cepat Tenggelam Walhi membeberkan dampak dari penerbitan Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Kunjungi Bangka Belitung, Anies Baswedan Janjikan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah 23 hari lalu Kunjungi Bangka Belitung, Anies Baswedan Janjikan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah Anies Baswedan menjanjikan perbaikan tata kelola pertambangan mineral timah agar hasilnya bisa dinikmati setara oleh seluruh masyarakat. Adaro Energy Tebar Dividen Rp 14,7 Triliun 34 hari lalu Adaro Energy Tebar Dividen Rp 14,7 Triliun Adaro Energy menebar dividen sebesar US$ 1 Miliar atau sekitar Rp 14,7 Triliun pada tahun buku 2022. PT Bukit Asam Siap Uji Coba PLTU Tanjung Lalai, Targetkan Beroperasi Lagi per September 2023 34 hari lalu PT Bukit Asam Siap Uji Coba PLTU Tanjung Lalai, Targetkan Beroperasi Lagi per September 2023 Bila sudah beroperasi penuh, PLTU Tanjung Lalang bisa menyerap hasil produksi batu bara PT Bukit Asam Tbk. lebih dari 5 juta ton per tahun. Laba Petrosea Naik 41,63 persen Jadi Rp 42,64 Miliar di Kuartal I 2023 43 hari lalu Laba Petrosea Naik 41,63 persen Jadi Rp 42,64 Miliar di Kuartal I 2023 Perusahaan kontraktor pertambangan PT Petrosea Tbk. kode saham di BEI PTRO membukukan laba setara Rp 42,64 miliar pada kuartal I 2023.

Perusahaanenergy kelas dunia yang peduli lingkungan. corsec@ 734 451 096 Daftar Pemegang Saham Operasional perusahaan ini ditandai dengan beroperasinya tambang Air Laya di Tanjung Enim tahun 1919 oleh pemerintah kolonial Belanda. Kala itu, penambangan masih menggunakan metode penambangan terbuka.

JAMBI - Saat ini bisnis pertambangan di Jambi masih lesu. Bahkan dari ratusan perusahaan tambang yang mengantongi izin eksplorasi, hanya beberapa saja yang masih beroperasi."Perusahaan tambang yang masih aktif di Jambi ada 179 perusahaan. Tapi yang beroperasi dan berproduksi hanya 17 perusahaan saja," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jambi, Gamal Gamal memperkirakan, jika kondisi pasar membaik, akan banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi kembali. “Semua tergantung harga pasaran internasional," sayang, dirinya tidak dapat menyebutkan jumlah produksi dari 17 perusahaan tersebut. "Untuk hasil terbanyak masih dari Sarolangun, Bungo, dan Tebo," pungkasnya. Editor Administrator Terkini Terpopuler PTBumi Jambi : Jl. Letkol Yunus No. 170 - Jambi - Daftar Perusahaan Migas, Alamat dan Nomer Telepon Perusahaan Migas

Jambi, Sekretariat Masyarakat Lingkungan, Pembangunan dan Sosial Ekonomi atau Setmas-LPAS berharap kepuasan masyarakat Jambi dengan kebijakan pemerintah adil dan merata bisa tercapai. Masalah besar yang dihadapi dalam pembangunan saat ini lebih mementingkan konvensional. Pembangunan yang memang mampu meningkatkan ekonomi, tapi tidak melihat aspek sosial dan lingkungannya. "Kami menilai aspek tersebut dianggap kurang penting oleh si pemberi izin. Padahal, ini adalah potensi berimbang dan diyakini ampuh menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Setmas-LPAS organisasi berada di jalur tengah dari berbagai organisasi lingkungan, pembangunan, sosial dan ekonomi, dengan menekan segala risiko serta dampak buruk dari ketiga kebutuhan tersebut," ujar pendiri sekaligus Direktur Setmas-LPAS, Wisma Wardana di Galoe Rempah kawasan Sungai Sawang, Kota Jambi, Selasa 12/4. Keseimbangan tersebut belum pernah diinisiasi secara terus menerus. Tentunya, Setmas-LPAS bakal mengkritisi semua kebijakan dan pembangunan konvensial yang berorientasi tunggal dalam perencanaan serta pelaksanaannya terutama keseimbangan ekologis, konflik dan ketahanan pangan, secara maksimal. Dengan memberi masukan ke pemerintah sebagai penyeimbang. Ia merujuk dari pertambangan batubara di Provinsi Jambi. Ditandai dengan banyaknya Izin Usaha Pertambangan IUP yang diterbitkan oleh pemerintah, namun tidak menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Mestinya, hadirnya perusahaan tambang di suatu daerah mampu menciptakan pertumbuhan berkelanjutan, yang dapat membentuk kemajuan masyarakat setempat. Pemerintah tujuan akhir supaya masyarakat mendapat kemakmuran berkelanjutan tersebut. Dimana masyarakat bukan-lah sebagai objek dari pembangunan ataupun project lingkungan. "Diharap dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk memperkuat organisasi, aksi Setmas-LPAS lakukan dengan meningkatkan kesadaran warga secara luas. Bahkan ke pemerintah maupun non pemerintah, mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan itu," kata Wisma. Pemerintah diharap tidak hanya berpikir bisnis namun juga harus melakukan kajian mendalam. Selama ini tambang melewati jalur darat dengan menggunakan jalan umum telah banyak menimbul masalah kecelakaan lalu lintas, bahkan kecelakaan saat pengendara yang menghindari jalan yang berlubang. Selain pemerintah daerah dibeban untuk mengeluarkan dana yang sebegitu besar memperbaiki kondisi jalan rusak. Kemacetan hingga potensi udara tidak jarang berujung pada konflik. "Sudah seharusnya punya jalan khusus. Ini merupakan kebutuhan mutlak karena melewati jalan umum justru menimbulkan kerusakan. Sekaligus mengantisipasi adanya lonjakan harga tambang di pasar dunia sekarang," ucap Wisma. Saat ini tren kenaikan Harga Batu Bara Acuan HBA akan terus berlanjut dan bisa lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pada tahun lalu yang jatuh akibat pandemi Covid-19. HBA pada April 2021 kembali menguat ke level US$86,68 per ton, setelah sempat turun pada bulan sebelumnya. Nilai HBA sejak 2021 cukup fluktuatif. Dibuka pada level US$75,84 per ton di Januari , HBA mengalami kenaikan pada Februari ke level US$87,79 per ton. Kemudian sempat turun di Maret ke US$84,47 per ton. "Reaksi kenaikan memicu pengusaha tambang untuk menaikan produksinya, termasuk menghidupkan kembali tambang-tambang yang telah mati suri. Tindakan seperti ini harus cepat dicermati pemerintah," sebut Wisma. Provinsi Jambi memiliki cadangan batubara terbesar di Pulau Sumatera. Jika pada tahun 2009 produksi baru tercatat ton, enam tahun kemudian meningkat menjadi ton. "Tak terbantah lagi bahwa batubara tercatat sebagai penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara. Dengan potensi batubara yang belum dieksplorasi sebanyak 788,65 juta ton, Jambi adalah salah satu lumbung batubara nasional," tambah Wisma. Produksinya sejak tahun 2007 hingga 2012 di Provinsi Jambi mencapai 21,7 metrik ton. Jika dihitung dengan harga standar batubara di pasaran, US$ 112/ton saja, penjualan batubara dari Jambi menembus angka Rp24 triliun. Nyatanya angka kemiskinan di Jambi masih relatif tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2020 ada kenaikan orang dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan angka kemiskinan mencapai orang atau 7,58 persen. Angka ini naik 0,07 persen dari bulan September 2019. Setmas LPAS juga menyoroti Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang larangan operasi yang masih lemah ditegakkan. Aktivitas angkutan batubara yang beroperasi di luar jam ketentuan masih mengular pada siang hari. Paling tidak pemerintah mengatur ritme angkutannya jam operasi, perlu direvisi atau diberikan saja toleransi pada siang hari dengan jumlah persetiganya, supaya tidak terjadi penumpukan di malam hari. Para sopir sudah menyadari soal terjadi kepadatan lalin dan dampak lingkungan. Buktinya sampai sekarang masih ada yang bandel. Pendapatan negara boleh meningkat, tapi harus mempertimbangkan segala risiko yang akan terjadi di tengah masyarakat. Andai saja semua ini bisa terwujud. Jalan khusus dapat disewakan ke perusahaan-perusahaan tambang, kelapa sawit dan hutan tanaman industri dengan memungut retribusi. Dana hasil sewa pemakaian jalan lantas dapat dialokasikan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. "Potensi konflik pun niscaya dapat diminimalkan. Jika masyarakatdi sekitar hutan sejahtera, kemandirian dalam berbagai aspek, khususnya pelestarian alam dan lingkungan akan tercapai," kata Wisma. 2773

Jumat 6 November 2015 17:55 WIB. Batubara. (FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan) Jambi (ANTARA News) - Sedikitnya 44 perusahaan tambang batu bara di Provinsi Jambi menghentikan sementara operasinya lantaran belum membaiknya harga komoditas itu di pasar dunia. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi Gamal Husin mengatakan, 44

SAMARINDA - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kalimantan Timur sampaikan rusaknya Jalan di Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa. Kerusakan jalan poros di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi penghubung antara Kelurahan Dondang dan Sanga-sanga diduga disebabkan oleh adanya aktifitas perusahaan tambang batubara di daerah tersebut. Kepala Dinas ESDM Kaltim, Munawwar membenarkan bahwa sebelumnya memang ada aktifitas tambang yang dilakukan oleh CV Prima Mandiri. "Memang ada tambang yang beroperasi. Akan tetapi, sebenarnya 2 tahun terakhir ini tidak ada kegiatan atau aktivitas tambang lagi," ungkapnya, Minggu 11/6/2023. Baca juga Terkait Kerusakan Jalan Muara Jawa-Sangasanga, Dewan Panggil Manajemen Perusahaan Pembangunan jalan poros Dondang dan Sanga-sanga ini dibangun Pemerintah Provinsi menggunakan APBD Kaltim sebesar Rp 22,4 miliar ini. Kemungkinan besar, kata Munnawar rusaknya jalan poros ini karena lokasi itu awalnya bekas timbunan eks tambang. Sehingga, ketika bekas timbunan ini belum padat mengakibatkan pergerakan atau pergeseran tanah. Bukan hanya dari aktivitas tambang CV Prima Mandiri saja, namun kendaraan Over Dimension dan Over Loading ODOL yang juga diduga ilegal mengangkut emas hitam. "Dengan arus kendaraan yang lewat terutama yang bukan dari CV Prima Mandiri. Memang yang lewat itu kebanyakan truk-truk besar, ada banyak kendaraan ODOL yang justru dianggap ilegal dan lain-lain. Nah ini mempengaruhi kondisi jalan yang sudah dibuat, pasti terjadi retakan," kata Munawwar. Baca juga DPRD Kukar Panggil Perusahaan Terkait Kerusakan Jalan Muara Jawa-Sangasanga Hasil pengecekan lapangan jalan poros Dondang tanggal 31 Mei bersama dengan inspektur tambang persis berada di posisi kolam tambang, yang ditinggal sementara karena memang tidak beroperasi selama 2 tahun. Posisinya karena memang masih ada cadangan 200 ribu ton batu bara yang masih ada di area lokasi tambang dengan luas 7,34 hektar. CV Prima Mandiri dijelaskan Munawwar memang memiliki konsesi sendiri. Informasinya, ada cadangan yang diizinkan untuk ditambang, tetapi memang aktivitas ini juga harus memperhatikan sekitar area kerja operasi. Retakan melintang nya sekitar 2,83 meter yang sudah dilakukan pengecekan, kemungkinan pergerakan tanah disebabkan aliran air yang masuk ke gorong-gorong, aliran air dari daerah sekitar. "Perusahaan membuat semacam tangguk ebar 4 meter tinggi 7 meter, paling tidak ditangani lebih dini. Sejauh mana nanti hasil fakta dilapangan yang sudah kami lakukan tentunya sudah ada rapat koordinasi, apakah ini memang tanggung jawab CV Prima Mandiri atau bersama-sama," jelas Munawwar. *

En29b.